Pemikiran dan Saran untuk Calon Presiden

Posted on July 14, 2014

0


Sampul

Penyusun : Ilham Khoiri dan Ahmad Arif (Editor)

Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia

Terbit: Juni 2014

Ukuran : 14 x 21 cm

Tebal : 260 halaman

Harga : Rp45.000,-

ISBN : 978-979-91-0780-5

 

Pemberitaan tentang capres & cawapres 2014-2019 sungguh riuh. Publik kian cerewet pada penguasa. Kecerewetan itu tak hanya muncul di media arus utama, baik cetak maupun elektronik, tapi juga media sosial. Opini yang berseliweran bak air bah itu, jika tak disaring dan dikritisi, berpotensi untuk membingungkan, alih-alih memberi kejelasan juga pencerahan.

Di tengah situasi yang ruwet oleh perang opini inilah, buku “Yth. Bapak Presiden” diterbitkan. Buku ini berisi referensi pemikiran dari 30 pemerhati & ahli yang dikenal tekun memperjuangkan kemajuan di sektor mereka. Mereka juga menyertakan saran-saran operasional yang bisa jadi acuan bagi presiden & wakil presiden mendatang. Asyiknya, sebagian besar penulis menyampaikan gagasannya dengan cair, khas tulisan surat.

Secara garis besar, buku ini dibagi dalam tujuh bagian. Bagian pertama tentang mendidik bangsa. Salah satu yang menulis di bagian ini adalah Franz Magnis Suseno. Ia menyoroti konflik berlatar belakang etnik, golongan, agama, dan kelompok yang masih kerap terjadi di negeri ini. Orang-orang dengan gampangnya saling tuduh dan serang. Mereka tidak meresapi Pancasila dalam kehidupan nyata. Sementara, para elit politik terjebak dalam pragmatisme politik dan korupsi. Ia pun berharap agar presiden terpilih nantinya bisa tegas melindungi kelompok minoritas dan mengakhiri sikap anti-Pancasila dan picik-sempit yang memalukan itu (hal. 6).

Bagian berikutnya mengenai birokrasi yang melayani. Komaruddin Hidayat sumbang ide agar pendidikan di Indonesia diperbaiki. Rektor UIN Syarif Hidayatullah ini menyarankan agar nanti dibangun universitas-universitas bertaraf internasional yang mampu mengantarkan para alumninya bersaing dengan negara lain. Dengan sains dan iptek yang berkembang pesat nantinya, Indonesia bisa bangga sebagai bangsa produsen.

Di bagian ketiga tentang demokrasi yang memanusiakan, Sukardi Rinakit menggagas demokrasi yang membahagiakan. Bahwa konstruksi kebangsaan kita sesungguhnya berpijak pada satu tujuan, yakni membuat rakyat bahagia. Memang harus diakui, dinamika perpolitikan nasional kerap melupakan tujuan itu. Para elit politik cenderung mengejar pembangunan ekonomi dan abai pada ruang sosial sebagai pusat pusaran pembangunan. Ia mengungkapkan, “Jargon-jargon seperti menjadi ‘Macan Asia’ dan pertumbuhan ekonomi dua digit menjadi lebih penting dibandingkan dengan Indonesia indah, senyum, gotong-royong, toleran, ulet, dan lain-lain” (hal. 62).

Pada bagian hukum yang berkeadilan, Teten Masduki membeberkan strategi nasional dan metodologi baru yang perlu dilakukan untuk memerangi korupsi. Setidaknya ada lima poin penting yang  disampaikan aktivis antikorupsi itu. Pertama, menyiapkan kepemimpinan, kelembagaan, dan peta jalan pemberantasan korupsi berdasarkan prioritas dan daya efek. Kedua, presiden serta Bank Indonesia perlu mengeluarkan regulasi untuk membatasi transaksi uang tunai, sehingga tiap rupiah yang dibelanjakan bisa dilacak lewat perbankan. Ketiga, Membersihkan institusi kejaksaan dan kepolisian dari praktik korupsi dengan cara membuat proyek percontohan, misalnya menciptakan unit khusus antikorupsi yang diisi oleh aparat terpilih dan difasilitasi sistem investigasi modern sekelas KPK. Keempat, Memperkuat KPK dengan mencukupi anggaran dan menambah sekitar tiga ribu orang penyidik dan penuntut. Terakhir, cermat membangun personalia pemerintahan dengan kabinet yang ramping.

Selanjutnya, bagian kelima buku ini mengetengahkan wacana pembangunan ekonomi yang merakyat. Wahyu Susilo, aktivis Migrant Care, menyoroti tata kelola penempatan buruh migran Indonesia yang amburadul. Buruh migran Indonesia ditempatkan sebagai kelompok yang rentan. Mereka diandalkan sebagai penghasil remitensi bagi negara. Tapi, perlindungan hukumnya masih belum terlihat serius. Dari sudut perlindungan hukum itulah ia sampaikan aspirasinya.

Pada bagian lahan dan pangan untuk rakyat, Noer Fauzi Rachman menggelontorkan pemikiran mengenai reformasi pertanahan (land reform). Presiden punya tanggungan untuk membentuk panitia negara untuk melakukan kajian terhadap seluruh perundang-undangan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang bertentangan, tumpang-tindih, dan tidak sinkron satu sama lain (hal. 173). Langkah berikutnya adalah membantu petani dengan menyediakan segala fasilitas untuk membuat pertanian rakyat produktif kembali dan berkelanjutan.

Tentang memandirikan energi, menjaga lingkungan, menjadi bagian terakhir buku ini. Tri Mumpuni memaparkan hal yang sudah ia lakukan melalui LSM-nya, yakni pembangkit listrik mikrohidro berbasis masyarakat. Melalui Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, ia melibatkan masyarakat di desa-desa terpencil sejak awal. Dengan pendekatan ini, proyek pembangunan listri yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi, bisa lebih terjaga keberlangsungannya. Jika listrik di desa merata, maka desa akan berkembang. Jika desa berkembang, maka akan menyokong kota.

Buku setebal 260 halaman ini digagas oleh Rumah Kebangsaan. Teten Masduki sebagai pelaksana harian forum ini menyatakan bahwa penerbitan buku ini merupakan bagian kecil dari rencana jangka panjang untuk melakukan pendalaman gagasan demokrasi. Diharapkan, buku ini bisa mewarnai perdebatan substansi di antara kegaduhan isu-isu politik di tengah publik selama musim kampanye.

 

Ini  resensi versi asli yang saya kirimkan ke redaksi Koran Jakarta. Resensi versi cetak bisa dibaca di http://koran-jakarta.com/?15685-pemikiran%20dan%20saran%20untuk%20calon%20presiden

 

 

Advertisements
Posted in: Uncategorized